Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah


Diunggah hari Rabu tanggal 16-01-2019 16:05:50 WIB

TUGAS dan FUNGSI



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

  • Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi merupakan instansi vertikal Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah.
  • Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
  • Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dipimpin oleh seorang kepala.

Tugas:
melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

  1. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
  2. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
  3. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
  4. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
  5. pembinaan kerukunan umat beragama;
  6. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
  7. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
  8. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi.

Kanwil Kemenag Prov. Kalteng terdiri atas:

  1. Bagian Tata Usaha.
  2. Bidang Pendidikan Madrasah.
  3. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.
  4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
  5. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
  6. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen.
  7. Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu.
  8. Pembimbing Masyarakat Katolik.
  9. Pembimbing Masyarakat Buddha.

I. Bagian Tata Usaha

Tugas:
Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Fungsi:

  1. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan;
  2. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara;
  3. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai;
  4. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas;
  5. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing;
  6. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama;
  7. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi;
  8. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

  1. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
  2. bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi.
  3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara
  4. bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara..
  5. Subbagian Kepegawaian dan Hukum
  6. bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing.
  7. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama
  8. bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama.
  9. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat
  10. bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

II. Bidang Pendidikan Madrasah

Tugas:
melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi..

Fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan;
  2. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah;
  3. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

Bidang Pendidikan Madrasah terdiri atas:

  1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
  2. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prarsana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.
  3. Seksi Sarana dan Prasarana
  4. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prasarana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.
  5. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah
  6. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerjasama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.
  7. Seksi Guru
  8. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan guru pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan guru pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.
  9. Seksi Tenaga Kependidikan
  10. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

III. Bidang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam

Tugas:
Melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam;
  2. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam;
  3. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan madrasah diniyah formal dan diniyah takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan Al-Quran, pondok pesantren, dan ma‘had aly, serta pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam terdiri dari:

  1. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
  2. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam.
  3. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah
  4. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam.
  5. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran
  6. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama.
  7. Seksi Pondok Pesantren
  8. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama pada pendidikan diniyah dan kesetaraan, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.
  9. Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly
  10. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama.

IV. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Tugas:
melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Fungsi:
  1. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
  2. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah;
  3. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah;
  4. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:

  1. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler
  2. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular serta pengelolaan dokumen dan visa haji reguler.
  3. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji
  4. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler.
  5. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus
  6. bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus.
  7. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler
  8. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji.
  9. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah
  10. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.

V. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam

Tugas:
Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah..

Fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Islam;
  2. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Islam;
  3. bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, fasilitasi bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, kepenghuluan, penerangan agama Islam, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Bidang Bimas Islam terdiri dari:

  1. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah
  2. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan hisab rukyat dan bina syariah, kemasjidan, bina paham keagamaan dan penanganan konflik internal, serta kepustakaan Islam.
  3. Seksi Bina Kantor Urusan Agama
  4. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama.
  5. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah
  6. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan dan fasilitasi bina keluarga sakinah.
  7. Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi
  8. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, dakwah, hari besar Islam, bina lembaga tilawah dan musabaqah Al-Quran, kemitraan umat dan seni budaya keagamaan Islam, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam..
  9. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
  10. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.

VI. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen

Tugas:
melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis,pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen;
  2. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Kristen;
  3. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan dan budaya keagamaan, pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, pendidikan keagamaan Kristen, serta sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Bidang Bimas Kristen terdiri atas:

  1. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen
  2. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan dan pemberdayaan lembaga, bina keesaan gereja, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen.
  3. Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan
  4. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program penyuluhan, bina penyuluh agama dan umat Kristen, pengembangan budaya keagamaan, dan bina pesta paduan suara gerejawi atau lembaga.
  5. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar
  6. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen.
  7. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah
  8. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen.
  9. Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen
  10. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesiswaan, kelembagaan, dan kerja sama pendidikan keagamaan Kristen.

VII. Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu

Tugas:
melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu;
  2. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan urusan agama Hindu dan standar nasional pendidikan Hindu;
  3. bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan dan bina lembaga, pengembangan program kepenyuluhan dan bina penyuluh agama, pengembangan program pemberdayaan dan bina umat, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Hindu; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Bidang Bimas Hindu terdiri atas:

  1. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Hindu
  2. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan dan bina lembaga agama Hindu, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Hindu.
  3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat
  4. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program kepenyuluhan dan bina penyuluh agama, pengembangan program pemberdayaan dan bina umat Hindu.
  5. Seksi Pendidikan Agama Hindu
  6. bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana pembelajaran, dan kerja sama pendidikan agama Hindu.
  7. Seksi Pendidikan Keagamaan Hindu
  8. bertugas melakukan penyiapan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kesiswaan, kelembagaan, dan kerja sama pendidikan keagamaan Hindu.

VIII. Pembimbing Masyarakat Katolik
bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

IX. Bimbingan Masyarakat Buddha
bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.



Telah Dibaca 1434 kali,
Bagikan Halaman Ini