Kamis, 9 Februari 2017, 15:39

Lebih Dekat Melayani Umat, Kemenag Buka Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Oleh : Ispurwanto*

Memasuki usia 71 tahun Kementerian Agama Republik Indonesia terus berbenah diri meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak heran jika tema peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag ke-71 tahun 2017 adalah "Lebih Dekat Melayani Umat".

Ternyata tema pada peringatan hari lahir instansi dengan motto "Ikhlas Beramal" yang jatuh setiap tanggal 3 Januari itu tidak sekedar 'Lip Service' belaka. Salah satunya bisa dilihat dari diresmikannya Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama oleh Menteri Agama RI H. Lukman Hakim Saifuddin pada 25 Januari 2017 di Kantor PTSP Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta.

Menag berharap dengan diluncurkannya PTSP, Kemenag bisa mempercepat segala bentuk pelayanan kepada masyarakat, entah itu ijin, informasi, data dan lain-lain, sehingga tidak ada lagi istilah 'lempar sana lempar sini'. Bukankan justru agama mengajarkan "Barang siapa yang memudahkan suatu urusan, maka Allah akan memudahkan urusan orang tersebut," kata Menteri Agama.

PTSP memang disiapkan sebagai ruang publik untuk mengurus beragam perijinan meliputi ijin pembukaan program studi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), penyetaraan ijazah luar negeri, perijinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), pendirian Ma'had Aly pada pondok pesantren, serta pengaduan umum, bahkan PTSP juga memberikan layanan pengajuan surat tugas dan surat ijin belajar bagi pegawai Kemenag sendiri.

Tidak hanya terpadu, semua layanan juga akan diberikan secara cepat, misalnya saja untuk pengurusan penyetaraan ijazah luar negeri memakan waktu 3 bulan, kini dapat dibereskan dalam 5 hari. Begitu pun dengan pengajuan pembukaan program studi bagi kampus keagamaan baru yang biasanya memakan waktu setengah tahun, kini cukup 30 hari.

PTSP pada Kemenag

PTSP pada intinya ialah penyelenggaraan pengurusan dokumen, perijinan dan non-perijinan, mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin. Keunggulan PTSP adalah dilakukan secara terpadu dalam satu tempat sehingga masyarakat pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas front office saja. Dengan demikian dapat meminimalisir interaksi antara pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi atau yang umum disebut pungutan liar.

Walaupun baru ada di Kementerian Agama Pusat, PTSP rencananya akan dikembangkan hingga ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, sebagaimana yang dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nur Syam.

Namun saat ini pilot project PTSP Kemenag masih berada di kantor Jalan Lapangan Banteng Jakarta, karena menurut Sekjen tim PTSP Kemenag sedang menyempurnakan sistem dan berbagai dukungan lainnya seperti sumber daya manusia, dan perangkat infarstrukturnya. Karena PTSP memerlukan pengelolaan data digital dan dukungan sistem informasi yang handal.

Kendati belum ada kepastian, lambat laun, Kanwil Kemenag Provinsi, PTKN dan Kantor Kemenag Kab/Kota juga harus membangun PTSP di kantornya. Karena sejatinya PTSP merupakan rancangan e-government yang sudah dicanangkan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dimana PTSP merupakan upaya pengintegrasian layanan yang selama ini terpisah-pisah dan tidak saling mendukung.

Sebagaimana kita ketahui, grand design e-Government adalah membangun layanan publik maupun layanan internal berbasis teknologi infomasi (IT) untuk menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G to C/government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G to B/government to business) dan hubungan antar pemerintah (G to G/government to government).

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah Satker di daerah siap untuk menyediakan PTSP? Apalagi sampai saat ini SDM dan infrastruktur IT seperti jaringan internet, komputer dan lain-lain di Satker daerah belum terstandarisasi sepenuhnya.

Karena tak bisa dipungkiri untuk membangun PTSP diperlukan perencanaan dan penganggaran secara matang, karena jika tidak dipersiapkan secara komprehensif, alih-alih memudahkan pelayanan justru PTSP tidak berjalan maksimal.

Sambil menunggu regulasi dari Kemenag Pusat berikut SOP, Juklak dan Juknisnya, ada baiknya mulai sekarang kita mempersiapkan segala sesuatu dengan terlebih dahulu memetakan segenap potensi dan kendala yang ada di Satker masing-masing.

Setiap Satker kiranya dapat memetakan pelayanan apa saja yang akan disediakan melalui PTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana pendukung PTSP, termasuk pegawai yang mengoperasikan aplikasi, maintance dan pengelolaan data center.

Kemudian mengumpulkan seluruh data dan petugas pengelola data, menyiapkan SDM yang bertugas sebagai front office yang mampu bekerja secara professional layaknya petugas FO pada hotel berbintang maupun bank.

Dan terakhir yang tak kalah pentingnya adalah dukungan dari berbagai pihak yang terkait, terutama semua unit kerja yang ada di satuan kerja tersebut dan komitmen para pimpinan dalam menyelenggarakan PTSP berdasarkan tema HAB Kemenag ke-71 'Lebih Dekat Melayani Umat'.

*Penulis adalah Pelaksana pada Sub Bagian Informasi dan Humas Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Jumat, 16 Desember 2016, 15:54

Sebuah Gerakkan Nasional Bernama Sapu Bersih Pungutan Liar

Jumat, 9 Desember 2016, 10:02

Budaya Puji-pujian dalam Perspektif Komunikasi

Kamis, 22 September 2016, 20:54

Sholat Jum'at