Jumat, 16 Desember 2016, 15:54

Sebuah Gerakkan Nasional Bernama Sapu Bersih Pungutan Liar

Oleh : ISPURWANTO

Pungutan liar (pungli) maupun suap merupakan hal yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Praktek ini sudah menjadi budaya yang melekat hampir di semua lini kehidupan berbangsa bernegara. Ungkapan kalau ingin cepat dan lancar suatu urusan harus memberi uang pelicin kepada petugas sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Korban dari mafia pungli ini tidak hanya menimpa rakyat biasa, bahkan seorang ASN dalam mengurus haknya pun tidak luput dari praktek ini.

Bagi pelaku pungli uang pelicin itu untuk melancarkan urusan dalam suatu proses pelayanan publik atau untuk memangkas jalur birokrasi yang panjang dan berliku, sehingga bagi korban tidak ada jalan lain selain memberikan sejumlah uang. Walaupun mereka paham itu dilarang agama namun demi mendapatkan haknya para korban pun tidak ragu lagi untuk mengeluarkan sejumlah uang. Bagi mafia pungli uang ini tentunya tidak masuk kantong pribadi saja tetapi dibagikan secara berjenjang hingga ke top leader, yang popular dengan nama kroupsi berjamaah.

Tengok saja warga yang mengurus KTP, akte lahir bahkan plat kendaraan ada yang langsung terbit dan ada yang menunggu berbulan-bulan. Bagi yang punya kenalan petugas di tempat pelayanan publik atau mengurus melalui calo dengan mengeluarkan uang ekstra, urusannya bisa cepat dan lancar. Jika melalui jalur normal, bisa dipastikan urusannya bertele-tele dan memakan waktu lama.

Beberapa pengamat menyebutkan pungli tidak hanya masuk kantong pribadi saja, tetapi ternyata pungli juga dipakai untuk membiayai operasional sebuah instistusi negara.

Praktek ini merupakan warisan turun temurun yang hampir tidak bisa dihindari karena begitu masif dan begitu mengguritanyanya. Masyarakat tidak berdaya walaupun mereka tau kecurangan ini. Masyarakat tidak berdaya berhadapan dengan pejabat dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang menggunakan wewenang yang diembannya untuk memeras rakyat. Padahal rakyat sudah diperas dengan bermacam pajak yang uangnya untuk menyelenggarakan roda pemerintahan, terutama untuk membiayai segala tunjangan dan fasilitas pegawai dan pejabat pemerintah. Rakyat tidak tau harus mengadu kemana, apalagi jika berurusan dengan instrumen penegak hukum, mereka takut bakal dikriminalisasi atau diperkarakan.

Ungkapan Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit ternyata hanya menjadi retorika belaka, yang disampaikan ketika sambutan seorang pejabat. Seorang ahli hukum Johnson Panjaitan pernah berkata pada acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di salah satu stasiun televisi swasta, pungli sengaja diciptakan pesaing-pesaing dari negara lain agar negara kita tidak efektif. Jika ini benar maka pungli di negara ini bisa dikategorikan sebagai darurat dan harus cepat ditanggulangi biar negara ini tidak semakin jauh terperosok ke jurang kehancuran.

Padahal pungli pada badan pelayanan publik milik pemerintah adalah bagian dari tindak korupsi dimana pemberantasan KKN merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi yang didengungkan sejak lahirnya era reformasi. Dan sudah sejak lama para aktivis dan mahasiswa menganggap reformasi birokrasi di Negara ini jalan ditempat.

Bahkan beberapa kasus tangkap tangan oknum petugas/pejabat pelaku suap oleh KPK tidak membuat praktek ini semakin surut, justru semakin meningkat. Mungkin para koruptor itu tau yang tertangkap itu hanyalah yang sedang sial saja, sedangkan yang kakap atau yang punya kedekatan dengan kalangan elit negara tidak akan tersentuh sama sekali oleh penyidik.

Larangan suap yang terdapat dalam ajaran agama pun tidak juga membuat gentar pelakunya. Padahal suap jelas-jelas diharamkan baik dialam Al-Qur'an, hadist maupun jumhur ulama. Nabi Muhammad pernah melarang suap berdasarkan hadist yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dan shahih menurut Tirmidzi, "Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap". Selain itu ada pula hadist "Rasulullah mengutuk orang yang memberi uang sogok dan yang menerimanya dan mereka yang menjadi perantara" (H.R. Ahmad ; Al-Muntaqa II: 935).

Didalam Al-Qur'an suap tersirat dalam surah Al-Baqarah ayat 188 " Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil... " dan Al Maidah ayat 42 " Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram... ". Hasan dan Said bin Jubair Rahimahullah didalam tafsirnya menerangkan yang dimaksud dengan 'banyak memakan yang haram' adalah orang yang melakukan suap baik itu penerima sogokan, pemberi sogokan maupun mediator sogokan.

Menurut wikipedia.org, pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan United State Agency for International Development (USAID) pada tahun 2004, biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor saja, pertahunnya bisa mencapai 3 triliun rupiah.

Sedangkan pengertian Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan,Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana.

Ditengah maraknya praktek pungli, secercah harapan muncul dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres ini bertujuan melakukan pencegahan terhadap praktik pungutan liar sekaligus percepatan reformasi birokrasi. Perpres itu kemudian ditindak lanjtuti dengan dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang mulai efektif bekerja mulai 28 Oktober 2016 setelah dilantik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Satgas Pungli dibawah koordinator Menko Polhukam ini bekerja berdasarkan aduan masyarakat. Aduan bisa disampaikan melalui 3 saluran yakni melalui situs saberpungli.id, melalui SMS 1193 dan Call Center 193. Menko Polhukam menjamin identitas pelapor pungli akan dirahasiakan. Melalui 3 saluran itu diharapkan masyarakat yang menjadi korban pungli dapat melaporkannya dengan menyampaikan secara singkat di mana, kapan dan siapa yang melakukan pungli itu. Dengan begitu masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan melaporkan pungli secara mudah dan aman.

Dibentuknya Satgas Pungli ini setelah Kepolisian mengangkap tangan beberapa ASN Kementerian Perhubungan yang terkait pungli izin perkapalan pada Oktober silam. Dilanjutkan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke lantai 6 dan 12 kantor Kemenhub dimana telah ditemukan bukti pungi berupa uang puluhan juta rupiah. Dari kunjungan itu Presiden menyatakan seluruh instansi dan lembaga pemerintahan agar menghentikan praktik pungli, terutama yang terkait pelayanan kepada masyarakat.

Ditubuh Kementerian Agama, Perpres 87 2016 ini ditindaklajuti dengan Instruksi Sekretaris Jenderal Nomor B-8948/B.VIII.3/HM.00.1/12/2016 Tahun 2016Tentang Publikasi Sapu Bersih Pungutan Liar. Instruksi itu berisi perintah kepada satuan kerja dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Kementerian Agama agar memasang publikasi berupa spanduk, x-banner atau roll banner dan sticker ukuran 20x20 cm berisi kalimat "Kami Tolak Pungli" dan "Stop Pungli". Menerima instruksi Sekjen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat dengan mencetak dan memasang spanduk "Stop Pungli" di depan dan belakang kantor, roll banner disejumlah titik strategis seperti di loby kantor dan pemasangan sticker diseluruh pintu ruangan unit kerja Kanwil Kemenag Kalteng.

Sementara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah menyikapi terbitnya Perpres No. 87 Tahun 2016 dengan mengeluarkan surat himbauan kepada pejabat jajarannya meliputi para pejabat eselon III di Kanwil, kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kepala Madrasah Negeri dan Kepala KUA Kecamatan se-Kalimantan Tengah untuk mendukung gerakkan pemberantasan praktek pungli. Surat dengan nomor B-478/KW.15.1/1-d/HK.00.8/12/2016 Tanggal 15 Desember 2016 itu telah dipublish melalui webportal https://kalteng.kemenag.go.id.

Berita Lainnya
Kamis, 9 Februari 2017, 15:39

Lebih Dekat Melayani Umat, Kemenag Buka Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jumat, 9 Desember 2016, 10:02

Budaya Puji-pujian dalam Perspektif Komunikasi

Kamis, 22 September 2016, 20:54

Sholat Jum'at