kalteng.kemenag.go.id

Diunggah hari Selasa tanggal 07-07-2020 15:08:01 WIB

PPIU Diminta Patuhi Regulasi


Palangka Raya (Humas) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah pada Selasa (7/7) menyambangi PT. Wakafa Zain Abul Husna. Kedatangan Kabid PHU H. Moh. Asbli bersama Kasi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus H. Hasan Basri dan Kasi PHU Kankemenag Kota Palangka Raya Hj. Erma Sulistiyowati adalah untuk memastikan kepatuhan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terhadap regulasi yang berlaku.

Saat bertemu pimpinan PT. Wakafa Zain Abul Husna, H. Moh Asbli menuturkan, pihaknya ingin memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah oleh PPIU harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi PPIU. Kami ingin memastikan hal itu sehingga hari ini berkunjung ke PT. Wakafa Zain Abul Husna,” ujar  Asbli saat berbincang dengan Hj. Siti Fatimah bersama H. Masrani, pimpinan PPIU setempat.

Sementara itu, Hj. Siti Fatimah menuturkan, pihaknya ingin meningkatkan status PPIU dari yang saat ini sebagai cabang, menjadi PPIU induk. Sehingga dapat lebih maksimal dalam melayani jemaah umrah dan haji di Provinsi Kalimantan Tengah.

Syarat Menjadi PPIU Induk

Menanggapi adanya keinginan PT. Wakafa Zail Abul Husa untuk meningkatkan status menjadi PPIU indu, Kasi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah H. Hasan Basri menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, untuk memiliki izin operasional sebagai PPIU induk, biro perjalanan wisata harus memenuhi beberapa persyaratan.

Di antaranya memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Selanjutnya, pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah dan melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris.

Tidak hanya itu, harus pula memiliki tanda daftar usaha pariwisata, telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha.

Memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku. Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana.

“Ada pula syarat memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian,”  beber H. Hasan Basri.

Kemudian, Melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan, memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan; dan menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun. (Almustafa)

URL : https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/504774/PPIU-Diminta-Patuhi-Regulasi