Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



  LIHAT VERSI CETAK

Diunggah hari Sabtu tanggal 09-01-2021 15:24:53 WIB

Ini Upaya Kemenag Mewujudkan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi



Palangka Raya (Humas) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah H Abd Rasyid mengikuti Exit Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kementerian Agama yang digelar secara virtual oleh Tim Evaluator RB Nasional dan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Agama RI, Kamis (7/1/21).

Pada kesempatan itu Sekretris Jenderal (Sekjen) Kemenag RI Nizar, menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan Kementerian Agama dalam mewujudkan 8 area perubahan RB.

Yang pertama, area manajemen perubahan. Disini, Kemenag telah menerbitkan KMA (keputusan menteri agama) No 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan RB pada Kemenag. Kemudian KMA No 635 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenag dan PMA (peraturan menteri agama) No 29 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemenag 2020 - 2024. Selain itu, Kemenag juga mempersiapkan kompetisi inovasi agen perubahan.

Kedua, area deregulasi kebijakan. Upaya yang telah dilakukan Kemenag antara lain, melakukan identifikasi regulasi yang overlapping dan tindak lanjut dengan reviu serta harmonisasi kebijakan, penerbitan regulasi pelayanan/perizinan, dan menyelesaikan 928 peraturan perundang-undangan dari 979 yang diusulkan.

Ketiga, area penguatan dan penataan organisasi. Kemenag telah menerapkan kebijakan penyederhanaan struktur organisasi sejak tahun 2016. Beberapa diantaranya ialah menghapuas jabatan kepala KUA dari jabatan struktural eselon IV B menjadi jabatan fungsional penghulu dengan tugas tambahan sebagai kepala KUA. Kemudian melakukan merger pengelolaan keuangan madrasah ibtidaiyah negeri (MIN) dengan kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Berikutnya, penyetaraan jabatan administrator ke jabatan fungsional dan penataan struktur organisasi yang meliputi pembentukan jabatan fungsional baru Pentashih Mushaf Qur`an, Pengawas Jaminan Produk Halal, dan Pemandu Kerukunan Umat Beragama.

Keempat, area penataan tata laksana dengan pemetaan dan asesmen 195 sistem informasi dan 35 entitas data di semua unit eselon I, untuk dikembangkan, disatukan, atau dimatikan kedalam big data dan integrasi system yang dinamakan Ministry Of Religion Affair One Search atau Mora One Search (MOS). Kemudian penyusunan regulasi tentang peta proses bisnis pasca penyederhanaan birokrasi, peta proses bisnis Kemenag, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kemenag.

Lima, area penataan sistem manajemen SDM. Beberapa langkah yang telah dilakukan ialah penerbitan regulasi tentang kode etik dan kode perilaku Kemenag, majelis kode etik, uji kompetensi bagi PNS Kemenag, berbagi data kepegawaian dari Simpeg  dengan teknologi application programming interface (API) web service. menerapkan prinsip Merit System dalam pelaksanaan promosi jabatan, uji kompetensi sesuai prosedur dengan menggunakan standar kompetensi jabatan Kemen PANRB, dan melakukan pelatihan pengembangan profesionalisme ASN.

Enam, area penguatan akuntabilitas dengan penerbitan PMA No 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenag 2020 - 2024, penyusunan regulasi manajemen kinerja Kemenag, mengembangkan sistem informasi performa kemenag (SIPKA) sampai dengan unit kerja eselon III, menyusun kebijakan yang mewajibkan setiap pimpinan untuk melakukan pemantauan kinerja secara berjenjang dan berkala, dan menyusun kebijakan yang mewajibkan Itjen melakukan evaluasi SAKIP.

Tujuh, area penguatan pengawasan dengan melakukan penerbitan regulasi pedoman pelaksanaan SPIP Kemenag dan Satgas SPIP, membangun sistem informasi manajemen pengendalian internal (SIMPI), pembentukan unit pengendalian gratifikasi, penerbitan regulasi layanan pengaduan masyarakat, dan peningkatan kepatuhan pelaporan LHKHN serta LHKASN.

Delapan, area peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan inovasi layanan internal, pelaksanaan program kita Cinta Papua, melakukan survei kepuasan layanan, layanan diklat di tempat kerja dan diklat jarak jauh, penyediaan jalur fast track di seluruh embarkasi dan manasik haji online, inovasi layanan yang semakin dekat dengan masyarakat, dan pelayanan publik penilaian buku layak terbit. (Isp)



Berita Populer




Berita Terkait




Telah Dibaca 92 kali,
Bagikan Halaman Ini