Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



  LIHAT VERSI CETAK

Diunggah hari Rabu tanggal 05-08-2020 15:44:18 WIB

Bicara Soal Sertifkasi Halal, Kakanwil: Kini Diurus BPJPH



Palangka Raya (Humas) Pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman menjadi hal wajib yang harus dipenuhi bagi setiap produsen. Namun, kini ada perubahan pada sistem sertifikasi halal. Jika sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan sertifkasi halal, kini oleh pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag).

"Ini sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)," kata Kakanwil Kemenag Kalteng H Masrawan saat memberikan materi pada Sosialisasi Sertifakat Halal secara virtual di ruang transit aula Kanwil Kemenag Kalteng, Rabu (5/8) pagi.
 
Dalam pertemuan via Zoom Meeting dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kalteng, Kakanwil menjelaskan dalam sistem sertifikasi halal yang baru ini terdapat pembagian tugas antara MUI dan pemerintah.

"Meskipun MUI tak lagi menerbitkan sertifikasi halal, MUI masih berperan penuh dalam penetapan fatwa," terangnya.

"Pemerintah hanya bertugas menerima pendaftaran dan menjadi koordinator," imbuhnya.

Dengan begitu, per 17 Oktober2019, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI tidak lagi memiliki otoritas menerbitkan sertifikasi halal, tetapi pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang akan menerbitkannya.

Bagi UMKM di Kalteng yang meminta sertifikat halal jelas Kakanwil, bisa datang secara langsung melalui BPJPH atau Satgas Daerah melalui PTSP Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah atau via e-mail sastgashalalkalteng@kemenag.go.id.

Untuk proses penerbitan sertifikat halal dimulai dari pengajuan permohonan sertifikat halal, pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk, pelaksanaan sidang fatwa halal, penerbitan Sertifikat Halal, dan registrasi sertifikat halal luar negeri.

Mengenai biaya, Kakanwil mengatakan biaya sertifikasi halal masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terkecuali biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal.

Sosialisasi Sertifikat Halal tersebut merupakan event Road Fesyar Festival Ekonomi Syari’ah Virtual yang digagas Bank Indonesia, dimana Kakanwil Kemenag Kalteng diminta sebagai narasumber. (maturidi)



Berita Populer




Berita Terkait




Telah Dibaca 62 kali,
Bagikan Halaman Ini