Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah


Diunggah hari Minggu tanggal 19-06-2016 07:49:01 WIB

Peraturan Menteri



Peraturan Menteri Agama

1. Peraturan Menteri Agama Tahun 1957

  • Nomor 1, Tahun 1957, Pengawasan Terhadap Penerbitan Dan Pemasukan Al-Qur`an Lihat disini

2. Peraturan Menteri Agama Tahun 2005

  • Nomor 21, Tahun 2005, Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk Lihat disini
  • Nomor 30, Tahun 2005, Wali Hakim Lihat disini
  • Nomor 31, Tahun 2005, PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG Lihat disini

3. Peraturan Menteri Agama Tahun 2006

  • Nomor 3, Tahun 2006, ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN AGAMA (Disempurnakan) Lihat disini
  • Nomor 8, Tahun 2006, VISI DAN MISI DEPARTEMEN AGAMA Lihat disini
  • Nomor 21, Tahun 2006, Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi Kerja di Lingkungan Departemen Agama Lihat disini

4. Peraturan Menteri Agama Tahun 2007

  • Nomor 3, Tahun 2007, Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Lihat disini
  • Nomor 4, Tahun 2007, Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Lihat disini
  • Nomor 8, Tahun 2007, PENGAWASAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA Lihat disini
  • Nomor 9, Tahun 2007, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama Lihat disini
  • Nomor 11, Tahun 2007, PENCATATAN NIKAH Lihat disini
  • Nomor 40, Tahun 2007, PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM SELEKSI TILAWATIL QUR’AN (STQ) NASIONAL TERBATAS XIX TAHUN 2007 DI JAKARTA Lihat disini

5. Peraturan Menteri Agama Tahun 2008

  • Nomor 1, Tahun 2008, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PENDAFTARAN HAJI Lihat disini
  • Nomor 2, Tahun 2008, STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB DI MADRASAH Lihat disini

 6. Peraturan Menteri Agama Tahun 2009

  • Nomor 2, Tahun 2009, TARIF ATAS JENIS PNBP PENYELENGGARAAN JASA PENDIDIKAN PTAN DI LINGK. DEPAG Lihat disini
  • Nomor 3, Tahun 2009, STRUKTUR ORTAKER SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPRI DEPAG Lihat disini
  • Nomor 4, Tahun 2009, ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG Lihat disini
  • Nomor 5, Tahun 2009,PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BPIH TAHUN 1430 H/2009 M Lihat disini
  • Nomor 6, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat disini
  • Nomor 7, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat disini
  • Nomor 8, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI JAMBI Lihat disini
  • Nomor 9, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI RIAU Lihat disini
  • Nomor 10, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat disini
  • Nomor 11, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat disini
  • Nomor 12, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI ACEH Lihat disini
  • Nomor 13, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI BENGKULU Lihat disini
  • Nomor 14, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA PADA KECAMATAN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG Lihat disini
  • Nomor 15, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI LAMPUNG Lihat disini
  • Nomor 16, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA PADA KECAMATAN DI PROVINSI BANTEN Lihat disini
  • Nomor 17, Tahun 2009,PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Lihat disini
  • Nomor 18, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TIMUR Lihat disini
  • Nomor 19, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI JAWA BARAT Lihat disini
  • Nomor 20, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI BALI Lihat disini
  • Nomor 21, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA Lihat disini
  • Nomor 22, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat disini
  • Nomor 23, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat disini
  • Nomor 24, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat disini
  • Nomor 25, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat disini
  • Nomor 26, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat disini
  • Nomor 27, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat disini
  • Nomor 29, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat disini
  • Nomor 30, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA PADA KECAMATAN DI PROVINSI GORONTALO Lihat disini
  • Nomor 31, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KUA KECAMATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat disini
  • Nomor 32, Tahun 2009,PEMBENTUKAN KUA PADA KECAMATAN DI PROVINSI MALUKU UTARA Lihat disini
  • Nomor 33, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat disini
  • Nomor 34, Tahun 2009, PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat disini

7. Peraturan Menteri Agama Tahun 2010

  • Nomor 1, Tahun 2010, PERUBAHAN PENYEBUTAN DEPARTEMEN AGAMA MENJADI KEMENTERIAN AGAMA Lihat disini
  • Nomor 5, Tahun 2010, PENETAPAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM TINGKAT KENEGARAAN Lihat disini
  • Nomor 6, Tahun 2010, PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN JEMAAH HAJI Lihat disini
  • Nomor 10, Tahun 2010, ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA Lihat disini
  • Nomor 11, Tahun 2010, KRITERIA PENGGUNAAN SISA KUOTA HAJI NASIONAL Lihat disini
  • Nomor 16, Tahun 2010, PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH Lihat disini

8. Peraturan Menteri Agama Tahun 2011

  • Nomor 22, Tahun 2011, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Lihat disini

9. Peraturan Menteri Agama Tahun 2012

  • Nomor 13, Tahun 2012, Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Lihat disini
  • Nomor 14, Tahun 2012, Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Lihat disini
  • Nomor 15, Tahun 2012, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Lihat disini

10. Peraturan Menteri Agama Tahun 2013

  • Nomor 3, Tahun 2013, Organisasi dan Tata Kerja Asrama Haji Lihat disini
  • Nomor 4, Tahun 2013, SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA DAN PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT Lihat disini
  • Nomor 5, Tahun 2013, PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT Lihat disini
  • Nomor 28, Tahun 2013, Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama Lihat disini
  • Nomor 29, Tahun 2013, Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Lihat disini
  • Nomor 30, Tahun 2013, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Lihat disini
  • Nomor 34, Tahun 2013, Pengisian Sisa Kuota Haji Nasional Lihat disini
  • Nomor 35, Tahun 2013,Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M Lihat disini
  • Nomor 63, Tahun 2013, KRITERIA KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI TAHUN 1434H/2013M Lihat disini
  • Nomor 75, Tahun 2013, UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Lihat disini

11. Peraturan Menteri Agama Tahun 2014

  • Nomor 6, Tahun 2014, Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Lihat disini
  • Nomor 8, Tahun 2014, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA Lihat disini
  • Nomor 11, Tahun 2014, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR DAN KETUA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN Lihat disini
  • Nomor 12, Tahun 2014, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH Lihat disini
  • Nomor 13, Tahun 2014, PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM Lihat disini
  • Nomor 14, Tahun 2014, PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAH Lihat disini
  • Nomor 15, Tahun 2014, PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN Lihat disini
  • Nomor 18, Tahun 2014, SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN Lihat disini
  • Nomor 22, Tahun 2014, STATUTA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Lihat disini
  • Nomor 23, Tahun 2014, STATUTA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Lihat disini
  • Nomor 24, Tahun 2014, Pengelolaan PNBP atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA Kecamatan Lihat disini
  • Nomor 42, Tahun 2014, Pencabutan PMA No 2 Tahun 2008 tentang SKL dan SI PAI dan Bahasa Arab di Madrasah Lihat disini
  • Nomor 43, Tahun 2014, Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS Lihat disini
  • Nomor 45, Tahun 2014, Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama Lihat disini
  • Nomor 47, Tahun 2014, Monitoring Pelaksanaan Anggaran Secara Elektronik Lihat disini
  • Nomor 48, Tahun 2014, Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Lihat disini
  • Nomor 49, Tahun 2014, Pemberian,Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan Kemenag Lihat disini
  • Nomor 51, Tahun 2014, Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama Lihat disini

12. Peraturan Menteri Agama Tahun 2015

  • Nomor 1, Tahun 2015, Perubahan Atas PMA 11 2014 Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor & Ketua PT Lihat disini
  • Nomor 2 , Tahun 2015, Perubahan atas Peraturan Meteri Agama nomor 51 tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural Lihat disini
  • Nomor 16, Tahun 2015, Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lihat disini
  • Nomor 18, Tahun 2015, Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Lihat disini
  • Nomor 20, Tahun 2015, Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur Lihat disini
  • Nomor 24, Tahun 2015, PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA Lihat disini
  • Nomor 29, Tahun 2015, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER Lihat disini
  • Nomor 38, Tahun 2015, BEASISWA DAN DHARMASISWA BAGI MAHASISWA ASING DI INDONESIA Lihat disini
  • Nomor 40, Tahun 2015, PENCABUTAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA Lihat disini
  • Nomor 48, Tahun 2015, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN Lihat disini
  • Nomor 49, Tahun 2015, PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN STRATEGIS Lihat disini
  • Nomor 60, Tahun 2015, Perubahan Atas PMA 90 2013 Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Lihat disini

13. Peraturan Menteri Agama Tahun 2016

  • Nomor 2 , Tahun 2016, STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Lihat disini
  • Nomor 3, Tahun 2016, PENGANGKATAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI DAN DOSEN TETAP Lihat disini
  • Nomor 4, Tahun 2016, Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama Lihat disini
  • Nomor 6, Tahun 2016, TENTANG PENGUSULAN DAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN Lihat disini
  • Nomor 7, Tahun 2016, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI Lihat disini
  • Nomor 8, Tahun 2016, STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR Lihat disini
  • Nomor 9, Tahun 2016, PENYEDIAAN BARANGJASA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI Lihat disini
  • Nomor 15, Tahun 2006, PENDAFTARAN HAJI Lihat disini

Peraturan Menteri Keuangan

1. Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2006

  • Nomor 08 PMK.02 2006, Tahun 2006, KEWENANGAN PENGADAAN BARANGJASA PADA BADAN LAYANAN UMUM Lihat disini
  • Nomor 33 PMK . 02 2006 , Tahun 2006, TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2006 Lihat disini
  • Nomor 55PMK.022006, Tahun 2006, PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA TAHUN 2007 Lihat disini
  • Nomor 96PMK.022006, Tahun 2006, STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat disini
  • Nomor 137PMK.022006, Tahun 2006, TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2007 Lihat disini

2. Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2007

  • Nomor 81PMK.022007, Tahun 2007, STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat disini

3. Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2008

  • Nomor 46PMK.022008, Tahun 2008, TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2OO8 Lihat disini
  • Nomor 64PMK.022008, Tahun 2008, STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat disini
  • Nomor 69PMK.022008, Tahun 2008, PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS Lihat disini
  • Nomor 197PMK.052008, Tahun 2008, TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN UNTUK SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat disini

4. Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2009

  • Nomor 01PM.22009, Tahun 2009, STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat disini
  • Nomor 06PMK.022009, Tahun 2009, TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2009 Lihat disini
  • Nomor 108PMK.022009, Tahun 2009, STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARA 2010 Lihat disini
  • Nomor 125 PMK.052009, Tahun 2009, KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Lihat disini
  • Nomor 132PMK.022009, Tahun 2009, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOT 108PMK.022009 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat disini

5. Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010

  • Nomor 56PMK.022010, Tahun 2010, TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK(MULTI YEARS CONTRACT)DALAM PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH Lihat disini
  • Nomor 69PMK.022010, Tahun 2010, TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2O10 Lihat disini
  • Nomor 100PMK.022010 , Tahun 2010, STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat disini
  • Nomor 104 PMK.022010, Tahun 2010, PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat disini
  • Nomor 123PMK.022010, Tahun 2010, STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat disini
  • Nomor 141PMK.022010, Tahun 2010, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123PMK.022010 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat disini
  • Nomor 180PMK.022010, Tahun 2010, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69PMK.022010 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat disini

6. Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2011

  • Nomor 84PMK.022011, Tahun 2011, STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat disini
  • Nomor 93 PMK.022011, Tahun 2011, PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA Lihat disini
  • Nomor 101PMK.022011, Tahun 2011, KLASIFIKASI ANGGARAN Lihat disini
  • Nomor 120PMK.022011, Tahun 2011 ,STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat disini
  • Nomor 194PMK.022011, Tahun 2011, TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT) DALAM PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH Lihat disini
  • Nomor 238PMK.052011, Tahun 2011, Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Lihat disini
  • Nomor 249PMK.022011, Tahun 2011, PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA Lihat disini

7. Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2012

  • Nomor 36PMK.022012, Tahun 2012, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84PMK.022011 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat disini
  • Nomor 37PMK.022012, Tahun 2012, STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat disini
  • Nomor 49PMK.022012, Tahun 2012, TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat disini
  • Nomor 95PMK.022012, Tahun 2012, STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat disini
  • Nomor 112 PMK.022012, Tahun 2012,PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA Lihat disini
  • Nomor 113 PMK.0 5 201 2, Tahun 2012, PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP Lihat disini
  • Nomor 190 PMK.052012, Tahun 2012, TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat disini

8. Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013

  • Nomor 1PMK.062013, Tahun 2013, Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat Lihat disini
  • Nomor 31PMK.022013, Tahun 2013, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37PMK.022012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat disini
  • Nomor 32PMK.022013, Tahun 2013, TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat disini
  • Nomor 71PMK.022013, Tahun 2013, PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA Lihat disini
  • Nomor 72PMK.022013, Tahun 2013, STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat disini
  • Nomor 94PMK.022013, Tahun 2013, PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA Lihat disini
  • Nomor 117PMK.022013, Tahun 2013, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32PMK.022013 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat disini
  • Nomor 214PMK.052013, Tahun 2013, BAGAN AKUN STANDAR Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara Lihat disini

9. Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2014

  • Nomor 7PMK.022014, Tahun 2014, Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 Lihat disini
  • Nomor 52PMK.022014, Tahun 2014, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72PMK.022013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 Lihat disini
  • Nomor 53PMK.022014, Tahun 2014, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 Lihat disini
  • Nomor 246PMK.062014, Tahun 2014, Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara Lihat disini
  • Nomor 252, Tahun 2014, REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARALEMBAGASATUAN KERJA Lihat disini
  • Nomor 257, Tahun 2014, TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat disini

10. Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2015

  • Nomor 57PMK.022015, Tahun 2015, Perubahan Atas PMK Nomor 53PMK.022014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 Lihat disini
  • Nomor 65PMK.022015, Tahun 2015, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 Lihat disini

Peraturan Menteri PAN dan RB

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

  • Nomor 5, Tahun 2014, Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis KementerianLembaga (Renstra KL) 2015-2019 Lihat disini

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2005

  • Nomor 20, Tahun 2005, PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABATPEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat disini

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006

  • Nomor 26, Tahun 2006, PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat disini

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007

  • Nomor 30, Tahun 2007, PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat disini

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2012

  • Nomor 33, Tahun 2012, PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat disini

Peraturan Menteri Kominfo

1. Peraturan Menteri Kominfo Tahun 2009

  • Nomor 01PERM.KOMINFO012009, Tahun 2009, PENYELENGGARAAN JASA PESAN PREMIUM DAN PENGIRIMAN JASA PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGING SERVICESMS) KE BANYAK TUJUAN (BROADCAST) Lihat disini

2. Peraturan Menteri Kominfo Tahun 2012

  • Nomor 05PERM.KOMINFO22012, Tahun 2012,STANDAR PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (FREE-TO-AIR) Lihat disini

3. Peraturan Menteri Kominfo Tahun 2015

  • Nomor 10, Tahun 2015, TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2005

  • Nomor 20, Tahun 2005, PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABATPEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat disini

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006

  • Nomor 26, Tahun 2006, PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat disini

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007

  • Nomor 30, Tahun 2007, PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat disini

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2012

  • Nomor 33, Tahun 2012, PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat disini

Peraturan Direktur Jenderal

  • Nomor PER-3PB2015, Tahun 2015, Perubahan Ke-5 Atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67PB2010 Tunjangan Beras Lihat disini


Telah Dibaca 325 kali,
Bagikan Halaman Ini