Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah


Diunggah hari Senin tanggal 13-06-2016 07:34:44 WIB

Undang-Undang



Tahun 2000

  • Undang Undang No 2 Tahun 2000, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2000 Lihat disini
  • Undang Undang No 3 Tahun 2000, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 Lihat disini
  • Undang Undang No 6 Tahun 2000, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 7 Tahun 2000, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG Lihat disini
  • Undang Undang No 8 Tahun 2000, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE Lihat disini
  • Undang Undang No 9 Tahun 2000,PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI Lihat disini
  • Undang Undang No 10 Tahun 2000, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat disini
  • Undang Undang No 11 Tahun 2000, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Lihat disini
  • Undang Undang No 12 Tahun 2000, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA Lihat disini
  • Undang Undang No 14 Tahun 2000, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Lihat disini
  • Undang Undang No 15 Tahun 2000, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 55 T AHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK Lihat disini
  • Undang Undang No 16 Tahun 2000, PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Lihat disini
  • Undang Undang No 17 Tahun 2000, PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Lihat disini
  • Undang Undang No 18 Tahun 2000,PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat disini
  • Undang Undang No 19 Tahun 2000, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Lihat disini
  • Undang Undang No 20 Tahun 2000, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH Lihat disini
  • Undang Undang No 22 Tahun 2000, PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 Lihat disini
  • Undang Undang No 23 Tahun 2000, PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN Lihat disini
  • Undang Undang No 26 Tahun 2000, PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Lihat disini
  • Undang Undang No 38 Tahun 2000, PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO Lihat disini

Tahun 2001

  • Undang Undang No 2 Tahun 2001, PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE Lihat disini
  • Undang Undang No 3 Tahun 2001, PEMBENTUKAN KOTA LANGSA Lihat disini
  • Undang Undang No 6 Tahun 2001, PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH Lihat disini
  • Undang Undang No 7 Tahun 2001, PEMBENTUKAN KOTA LUBUK LINGGAU Lihat disini
  • Undang Undang No 8 Tahun 2001, PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM Lihat disini
  • Undang Undang No 9 Tahun 2001, PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI Lihat disini
  • Undang Undang No 10 Tahun 2001, PEMBENTUKAN KOTA TASIKMALAYA Lihat disini
  • Undang Undang No 11 Tahun 2001, PEMBENTUKAN KOTA BATU Lihat disini
  • Undang Undang No 12 Tahun 2001, PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG Lihat disini
  • Undang Undang No 16 Tahun 2001, YAYASAN Lihat disini
  • Undang Undang No 17 Tahun 2001, PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 Lihat disini
  • Undang Undang No 18 Tahun 2001, OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat disini
  • Undang Undang No 20 Tahun 2001, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat disini
  • Undang Undang No 21 Tahun 2001, OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA Lihat disini

Tahun 2002

  • Undang Undang No 1 Tahun 2002, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001 Lihat disini
  • Undang Undang No 2 Tahun 2002, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat disini
  • Undang Undang No 3 Tahun 2002, PERTAHANAN NEGARA Lihat disini
  • Undang Undang No 6 Tahun 2002, PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat disini
  • Undang Undang No 7 Tahun 2002, PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat disini
  • Undang Undang No 8 Tahun 2002, PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 9 Tahun 2002, PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat disini
  • Undang Undang No 10 Tahun 2002, PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat disini
  • Undang Undang No 11 Tahun 2002, PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMASA DAN KOTA PALOPO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat disini
  • Undang Undang No 12 Tahun 2002, PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 13 Tahun 2002, PEMBENTUKAN KOTA BIMA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 14 Tahun 2002, PENGADILAN PAJAK Lihat disini
  • Undang Undang No 15 Tahun 2002, TINDAK PIDANA DAN PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 Lihat disini
  • Undang Undang No 17 Tahun 2002, PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000 Lihat disini
  • Undang Undang No 21 Tahun 2002, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002 Lihat disini
  • Undang Undang No 25 Tahun 2002, PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lihat disini
  • Undang Undang No 27 Tahun 2002, PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 28 Tahun 2002, BANGUNAN GEDUNG Lihat disini
  • Undang Undang No 29 Tahun 2002, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 Lihat disini
  • Undang Undang No 30 Tahun 2002, KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat disini

Tahun 2003

  • Undang Undang No 1 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 2 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat disini
  • Undang Undang No 3 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR Lihat disini
  • Undang Undang No 4 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat disini
  • Undang Undang No 5 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat disini
  • Undang Undang No 6 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO DI PROVINSI GORONTALO Lihat disini
  • Undang Undang No 7 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat disini
  • Undang Undang No 8 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat disini
  • Undang Undang No 9 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 10 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 12 Tahun 2003, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat disini
  • Undang Undang No 13 Tahun 2003, KETENAGAKERJAAN Lihat disini
  • Undang Undang No 14 Tahun 2003, PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001 Lihat disini
  • Undang Undang No 15 Tahun 2003, PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat disini
  • Undang Undang No 17 Tahun 2003, KEUANGAN NEGARA Lihat disini
  • Undang Undang No 19 Tahun 2003, BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat disini
  • Undang Undang No 20 Tahun 2003, SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Lihat disini
  • Undang Undang No 25 Tahun 2003, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat disini
  • Undang Undang No 26 Tahun 2003, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 Lihat disini
  • Undang Undang No 28 Tahun 2003, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004 Lihat disini
  • Undang Undang No 30 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 31 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lihat disini
  • Undang Undang No 32 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat disini
  • Undang Undang No 33 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 34 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 35 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI DI PROVINSI PAPUA Lihat disini
  • Undang Undang No 36 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 37 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat disini
  • Undang Undang No 38 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 39 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU Lihat disini
  • Undang Undang No 40 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU Lihat disini
  • Undang Undang No 41 Tahun 2003, PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat disini

Tahun 2004

  • Undang Undang No 1 Tahun 2004, PERBENDAHARAAN NEGARA Lihat disini
  • Undang Undang No 3 Tahun 2004, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA Lihat disini
  • Undang Undang No 6 Tahun 2004, PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002 Lihat disini
  • Undang Undang No 8 Tahun 2004, PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM Lihat disini
  • Undang Undang No 9 Tahun 2004, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat disini
  • Undang Undang No 10 Tahun 2004, PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat disini
  • Undang Undang No 15 Tahun 2004, PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA Lihat disini
  • Undang Undang No 19 Tahun 2004, PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat disini
  • Undang Undang No 23 Tahun 2004, PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Lihat disini
  • Undang Undang No 25 Tahun 2004. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat disini
  • Undang Undang No 26 Tahun 2004, PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 28 Tahun 2004, UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN Lihat disini
  • Undang Undang No 32 Tahun 2004, PEMERINTAHAN DAERAH Lihat disini
  • Undang Undang No 33 Tahun 2004, PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat disini
  • Undang Undang No 35 Tahun 2004, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004 Lihat disini
  • Undang Undang No 36 Tahun 2004, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat disini
  • Undang Undang No 41 Tahun 2004, WAKAF Lihat disini

Tahun 2005

  • Undang Undang No 1 Tahun 2005 Lihat disini
  • Undang Undang No 6 Tahun 2005, PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO Lihat disini
  • Undang Undang No 7 Tahun 2005, PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 13 Tahun 2005, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat disini
  • Undang Undang No 14 Tahun 2005, Guru dan Dosen Lihat disini

Tahun 2006

  • Undang Undang No 2 Tahun 2006, PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 Lihat disini
  • Undang Undang No 5 Tahun 2006, PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH,TERORIS, 1997) Lihat disini
  • Undang Undang No 6 Tahun 2006, PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999) Lihat disini
  • Undang Undang No 7 Tahun 2006 ,PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Lihat disini
  • Undang Undang No 8 Tahun 2006, PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA Lihat disini
  • Undang Undang No 9 Tahun 2006, SISTEM RESI GUDANG Lihat disini
  • Undang Undang No 14 Tahun 2006, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat disini
  • Undang Undang No 15 Tahun 2006,BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Lihat disini
  • Undang Undang No 18 Tahun 2006, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat disini
  • Undang Undang No 22 Tahun 2006, PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004 Lihat disini
  • Undang Undang No 23 Tahun 2006, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat disini
  • Undang Undang No 39 Tahun 2006, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lihat disini

Tahun 2007

  • Undang Undang No 1 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat disini
  • Undang Undang No 2 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat disini
  • Undang Undang No 3 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat disini
  • Undang Undang No 4 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 5 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 6 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 7 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat disini
  • Undang Undang No 8 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat disini
  • Undang Undang No 9 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 10 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 11 Tahun 2007,PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO Lihat disini
  • Undang Undang No 12 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 13 Tahun 2007,PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat disini
  • Undang Undang No 14 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat disini
  • Undang Undang No 15 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 16 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat disini
  • Undang Undang No 17 Tahun 2007, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 Lihat disini
  • Undang Undang No 31 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU Lihat disini
  • Undang Undang No 32 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN Lihat disini
  • Undang Undang No 33 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG Lihat disini
  • Undang Undang No 34 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat disini
  • Undang Undang No 35 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 36 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat disini
  • Undang Undang No 37 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 38 Tahun 2007, PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 41 Tahun 2007, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat disini
  • Undang Undang No 45 Tahun 2007, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat disini
  • Undang Undang No 46 Tahun 2007, PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat disini

Tahun 2008

  • Undang Undang No 3 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA Lihat disini
  • Undang Undang No 4 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA Lihat disini
  • Undang Undang No 5 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA Lihat disini
  • Undang Undang No 6 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA Lihat disini
  • Undang Undang No 7 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA Lihat disini
  • Undang Undang No 8 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI PAPUA Lihat disini
  • Undang Undang No 10 Tahun 2008, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DE WAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat disini
  • Undang Undang No 11 Tahun 2008, INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Lihat disini
  • Undang Undang No 13 Tahun 2008, PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Lihat disini
  • Undang Undang No 14 Tahun 2008, Keterbukaan Informasi Publik Lihat disini
  • Undang Undang No 16 Tahun 2008, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat disini
  • Undang Undang No 21 Tahun 2008, PERBANKAN SYARIAH Lihat disini
  • Undang Undang No 22 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 23 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 24 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU Lihat disini
  • Undang Undang No 25 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI Lihat disini
  • Undang Undang No 26 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 27 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat disini
  • Undang Undang No 28 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat disini
  • Undang Undang No 29 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 30 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 31 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU Lihat disini
  • Undang Undang No 32 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU Lihat disini
  • Undang Undang No 33 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lihat disini
  • Undang Undang No 36 Tahun 2008, PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Lihat disini
  • Undang Undang No 39 Tahun 2008, KEMENTERIAN NEGARA Lihat disini
  • Undang Undang No 40 Tahun 2008,PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS Lihat disini
  • Undang Undang No 41 Tahun 2008, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat disini
  • Undang Undang No 44 Tahun 2008, PORNOGRAFI Lihat disini
  • Undang Undang No 45 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 46 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 47 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 48 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU DI PROVINSI LAMPUNG Lihat disini
  • Undang Undang No 49 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN MESUJI DI PROVINSI LAMPUNG Lihat disini
  • Undang Undang No 50 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG Lihat disini
  • Undang Undang No 51 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN Lihat disini
  • Undang Undang No 52 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat disini
  • Undang Undang No 53 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 54 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA DI PROVINSI PAPUA Lihat disini
  • Undang Undang No 55 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI DI PROVINSI PAPUA Lihat disini
  • Undang Undang No 56 Tahun 2008, PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat disini

Tahun 2009

  • Undang Undang No 8 Tahun 2009, PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat disini
  • Undang Undang No 9 Tahun 2009, BADAN HUKUM PENDIDIKAN Lihat disini
  • Undang Undang No 12 Tahun 2009, PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU Lihat disini
  • Undang Undang No 13 Tahun 2009, PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 20 Tahun 2009, GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN Lihat disini
  • Undang Undang No 23 Tahun 2009, PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat disini
  • Undang Undang No 24 Tahun 2009, BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN Lihat disini
  • Undang Undang No 25 Tahun 2009, PELAYANAN PUBLIK Lihat disini
  • Undang Undang No 35 Tahun 2009, NARKOTIKA Lihat disini
  • Undang Undang No 43 Tahun 2009, KEARSIPAN Lihat disini
  • Undang Undang No 46 Tahun 2009, PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat disini
  • Undang Undang No 47 Tahun 2009, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat disini

Tahun 2010

  • Undang Undang No 1 Tahun 2010, PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008Lihat disini
  • Undang Undang No 2 Tahun 2010, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat disini
  • Undang Undang No 7 Tahun 2010, PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat disini
  • Undang Undang No 8 Tahun 2010, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat disini
  • Undang Undang No 9 Tahun 2010, KEPROTOKOLAN Lihat disini
  • Undang Undang No 10 Tahun 2010, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat disini

Tahun 2011

  • Undang Undang No 4 Tahun 2011, INFORMASI GEOSPASIAL Lihat disini
  • Undang Undang No 5 Tahun 2011, AKUNTAN PUBLIK Lihat disini
  • Undang Undang No 11 Tahun 2011, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat disini
  • Undang Undang No 12 Tahun 2011, PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat disini
  • Undang Undang No 14 Tahun 2011, PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat disini
  • Undang Undang No 16 Tahun 2011,BANTUAN HUKUM Lihat disini
  • Undang Undang No 22 Tahun 2011, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat disini
  • Undang Undang No 23 Tahun 2011, PENGELOLAAN ZAKAT Lihat disini

Tahun 2012

  • Undang Undang No 2 Tahun 2012,PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lihat disini
  • Undang Undang No 4 Tahun 2012, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat disini
  • Undang Undang No 12 Tahun 2012,PENDIDIKAN TINGGI Lihat disini
  • Undang Undang No 14 Tahun 2012, PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat disini
  • Undang Undang No 19 Tahun 2012, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat disini
  • Undang Undang No 20 Tahun 2012, PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 21 Tahun 2012, PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 22 Tahun 2012, PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG Lihat disini
  • Undang Undang No 23 Tahun 2012, PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 24 Tahun 2012, PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat disini

Tahun 2013

  • Undang Undang No 2 Tahun 2013, PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat disini
  • Undang Undang No 3 Tahun 2013, PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat disini
  • Undang Undang No 4 Tahun 2013,PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 5 Tahun 2013, PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat disini
  • Undang Undang No 6 Tahun 2013, PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA Lihat disini
  • Undang Undang No 7 Tahun 2013,PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat disini
  • Undang Undang No 8 Tahun 2013, PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat disini
  • Undang Undang No 9 Tahun 2013, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Lihat disini
  • Undang Undang No 12 Tahun 2013, PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat disini
  • Undang Undang No 13 Tahun 2013,PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat disini
  • Undang Undang No 14 Tahun 2013, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat disini
  • Undang Undang No 15 Tahun 2013, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat disini
  • Undang Undang No 16 Tahun 2013, PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat disini
  • Undang Undang No 17 Tahun 2013, ORGANISASI KEMASYARAKATAN Lihat disini

Tahun 2014

  • Undang Undang No 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara Lihat disini
  • Undang Undang No 12 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lihat disini
  • Undang Undang No 14 Tahun 2014, Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara Lihat disini
  • Undang Undang No 15 Tahun 2014, Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara Lihat disini
  • Undang Undang No 16 Tahun 2014, Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Lihat disini
  • Undang Undang No 24 Tahun 2014, PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat disini
  • Undang Undang No 28 Tahun 2014, HAK CIPTA Lihat disini
  • Undang Undang No 30 Tahun 2014, Administrasi Pemerintahan Lihat disini
  • Undang Undang No 33 Tahun 2014,Jaminan Produk Halal Lihat disini
  • Undang Undang No 34 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Haji Lihat disini

Tahun 2015

  • Undang Undang No 2 Tahun 2015, PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Lihat disini
  • Undang Undang No 3 Tahun 2015, Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2015 tentang APBN Tahun 2015 Lihat disini
  • Undang Undang No 27 Tahun 2015, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat disini

 



Telah Dibaca 419 kali,
Bagikan Halaman Ini