Tak Buat Laporan, Jangan Harap Tukin Dibayar

Foto untuk : Tak Buat Laporan, Jangan Harap Tukin Dibayar

Palangka Raya (Inmas) Mulai November 2016 ini, seluruh PNS dilingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah wajib membuat laporan bulanan untuk mendapatkan tunjangan kinerja (tukin). Hal itu ditegaskan Kakanwil Kemenag Kalteng, H Abdul Halim H Ahmad saat sosialisasi Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI No 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama di aula Kanwil Kemenag Kalteng Jl. Piere Tendean Palangka Raya.

“Sesuai Keputusan Sekjen itu, syarat pembayaran tukin adalah adanya bukti daftar hadir melalui absen sidik jari, adanya laporan kinerja bulanan, adanya nomor rekening bank serta bukti lain yang sah,” ucap Kakanwil.

Dikatakan, selama ini pembayaran tukin di Kemenag Kalteng hanya berdasarkan absensi sidik jari dan tidak diwajibkan membuat laporan, namun setelahj terbitnya keputusan sekjen tersebut pada 7 Oktober 2016 maka setiap PNS wajib membuat laporan bulanan jika ingin tukinnya dibayarkan.

“Dalam SK itu dijelaskan bahwa masa berlakunya sejak November 2015. Karena itu semua PNS wajib membuat laporan sejak bulan itu. Apalagi awal tahun 2017 akan ada pemeriksaan dari tim Irjen,” ucapnya.

Selain membahas persoalan pembayaran tukin, pada kesempatan itu Kabag TU, H Masrawan juga menginformasikan rencana perubahan struktur Kementerian Agama salah satunya di Bidang Tata Usaha yakni Subbag Humas dan Informasi berubaha menjadi Subbag Humas dan KUB, Subbag Keuangan dan Perencanaan berubah menjadi Subbag Perencanaan dan Informasi, Subbag Kepegawaian dan Ortala berubah menjadi Subbag Hukum dan Kepegawaian, Subbag Umum berubah menjadi Subbag Keuangan, Umum dan BMN sementera Subbag Hukum dan KUB berubah menjadi Subbag Organisasi dan Tata Laksana.

Acara itu juga diisi dengan dialog antara Kakanwil dan Kabag TU dengan seluruh PNS. (rf)