Rabu, 23 Mei 2012 –
KaKanwil: Dengan BOS Tidak Boleh Ada Siswa Putus Sekolah

Palangkarya(Humas) – KaKanwil Kemenag Kalteng, H Djawahir Tanthowi mengatakan bahwa dengan adanya Biaya Operasional Sekolah(BOS) maka tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah akibat tidak mampu membayar iuran/pungutan yang ditetapkan oleh madrasah/Pondok Pesantren Salafiyah(PPS), jika hal itu terjadi maka akan mendapatkan teguran. Hal itu beliau ungkapkan dalam kegiatan sosialisasi manajemen BOS di Palangkaraya (22/5). Menurut H Djawahir, dengan memanfaatkan BOS, Kemenag melakukan usaha meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;ikut berperan aktif menuntaskan program wajib belajar 9 tahun.

Dihadapan peserta yang terdiri dari kepala madrasah ibtidayah, madrasah tsanawiyah dan kepala PPS Ula maupun Wustho se-Kalteng, KaKanwil juga berpesan agar kepala madrasah maupun kepala PPS harus transparan dan akuntabel dalam mengelola dana BOS karena dana BOS ini termasuk amanah yang mesti dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari bidang Mapendis dan Pekapontren, jumlah siswa madrasah ibtidayah yang memperoleh BOS sebanyak 9.322 siswa untuk yang negeri, 2.024 untuk yang swasta. Beasiswa miskin sebanyak 1.719 siswa untuk yang negeri, 5.583 siswa dari ibtidayah swasta.

PPS Ula yang memperoleh BOS sebanyak 1.135 santri dari 20 PPS, PPS Wustho sebanyak : 1.632 santri dari 28 PPS. Sedangkan besaran BOS yang diterima pada PPS Ula sebesar Rp 580.000, PPS Wustho sebesar Rp 710.000.

KaKanwil menginginkan setiap madrasah memiliki rencana jangka menengah, rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran madrasah (RKAM). Ditambahkan oleh KaKanwil bahwa BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan madrasah dalam rangka peningkatan akses mutu dan manajemen madrasah tambah KaKanwil.

Sasaran BOS antara lain Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara wajar Dikdas 9 tahun yang santrinya tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah/madrasah, MI yang menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada pagi hari, dan Lembaga-lembaga tersebut harus sudah memiliki izin operasional yang ditandai dengan nomor statistik (NSM) atau piagam (untuk PPS). Dengan ketentuan Penggunaan dana BOS di madrasah harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara kepala madrasah/dewan guru dan komite madrasah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPB madrasah disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain seperti block grant, hasil unit produksi, sumbangan lain, dan sebagai nya. (ispur)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.050168 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 567184
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.