Kamis, 17 Oktober 2013, 13:56 –
2014, Kemenag Bakal Remunerasi

Palangka Raya (Humas) Diantara 19 instansi pemerintah yang akan mendapatkan tunjangan remunerasi pada tahun 2014 adalah Kementerian Agama. Hal itu diungkapkan Kakanwil Kemenag Kalteng, Drs. H. Djawahir Tanthowi, MM saat pembinaan sekaligus sosialisasi PP No 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS di Aula Kanwil Kemenag Kalteng Jl. Brigjen Katamso Palangkaraya, Kamis (17/10) pagi.Dihadapan seluruh pejabat dan pegawai Kanwil Kemenag Kalteng, H. Djawahir mengatakan, Kementerian Agama secara nasional dinilai berhasil melakukan reformasi birokrasi dan mepertahankan  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.“Kita sudah dua tahun berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan 2011 dan 2012. Karena itu insya Allah 2014 kita remunerasi,” ucapnya.Didampingi Kabag TU Drs. H. Masrawan, MAg dan Kasubbag Kepegawaian, Dra. Kristine Mela, MPd, Kakanwil juga mengungkapkan tentang urgensi penerapan sistem penilaian kinerja PNS menggunakan PP No 46/2011. “Diterbitkannya PP No.46 Tahun 2011 secara otomatis menggantikan PP No 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan PNS,” ucapnya.Penilaian prestasi kerja PNS, lanjut mantan Kasubdit Penyuluh Agama Islam Kemenag RI itu, bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS di dalam PP No 46 Tahun 2011 dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.Lebih lanjut dikatakan, penilaian prestasi kerja PNS terbaru terdiri dari unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan bobot 60% dan perilaku kerja dengan bobot  40%.Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan bahwa setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) instansi,“Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun SKP, yaitu: jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki target waktu,” ucapnya seraya mengatakan SKP yang disusun masing-masing PNS memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai.Kakanwil juga mengungkapkan setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). “Bagi PNS yang tidak menyusun SKP akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS,” ucapnya.Kakanwil juga menegaskan, selain SKP, penilaian prestasi kerja PNS lainnya adalah perilaku kerja.  Penilaian perlaku kerja meliputi enam (6) aspek, yaitu: orientasi pelayanan, integritas, komintmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi capaian SKP secara berkala dan perilaku kerja PNS yang dinilai, maka pejabat penilai akan menggunakan buku catatan penilaian perilaku kerja PNS.Buku catatan penilaian ini selanjutnya akan menjadi semacam pegangan dalam penilaian PNS yang bersangkutan meskipun PNS tersebut pindah atau mutasi ke instansi lain. (rahmat fauzi)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.574115 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 609933
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.