Kamis, 20 Juni 2013, 09:47 –
KaKanwil : Awal Ramadhan Tunggu Ketetapan Menag

Palangka Raya(Humas) – Aparatur Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah hendaknya menunggu ketetapan Menteri Agama RI Surya Dharma Ali mengenai kapan jatuhnya 1 Ramadhan 1434 Hijriyah. Himbauan tersebut disampaikan KaKanwil Drs H Djawahir Tanthowi,MM pada Rapat Kerja sekaligus Rapat koordinasi Bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kemenag Prov. Kalteng tahun 2013 di Kota Palangka Raya, Rabu (19/06). Sebagai aparatur pemerintah sudah sepatutnya kita mengikuti keputusan pemerintah yang sah, yang dalam hal ini diwakili Kemenag. Ketetapan ini kata KaKanwil merupakan hasil sidang Isbat yang diikuti Ormas-Ormas keagamaan Islam. Dalam khasanah keagamaan Islam, mengkikuti ketetapan pemerintah bisa dikatakan mengikuti yang “Muktamat”. Sidang Isbat juga memasukkan laporan rukyatul hilal Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia. Pada saatnya nanti Bidang Bimas Islam Kemenag Kalteng akan melakukan rukayatul hilal di wilayah Kalteng. Termasuk ketetapan awal bulan Syawal, tetap tunggu pengumuman dari Menag RI kata Putra asli Kalteng itu.

Nomenklatur baru Bidang Bimas Islam, yang sebelumnya adalah Bidang Urusan Agama Islam merupakan realisasi PMA No.13 Tahun 2012 urai KaKanwil. Tentunya beban kerja yang disandang cukup berat. Disebabkan adanya penggabungan dengan Bidang Penamas dan Bidang Hazawa dari struktur lama. Tidak hanya mengurusi KUA dan kepenghuluan, Bimas Islam juga menangani produk halal, kemesjidan, pembinaan syari’ah, zakat, wakaf serta penerangan agama Islam. Dengan demikian, mantan pejabat di Ditjen Bimas Islam itu berharap jajaran Bimas Islam hingga ke daerah agar secepatnya menyusun SOP, ANJAB dan ABK TUSI Bimas Islam. Biar tidak terjadi tumpang tinding tugas dan fungsi (TUSI).

Rapat yang dihadiri Kasi Bimas Islam dan Penyelenggara Syari’ah Kan.Kemenag Kab/Kota se-Kalteng itu juga membahas tentang program Bimas Islam Kemenag Kalteng tahun 2013. Sebagai pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) di daerah, KaKanwil berpesan kepada Kasi Bimas Islam dalam mencari Qori, pilihlah yang putra daerah. Jangan mengambil Qori dari luar daerah. Karena bisa mengakibatkan peserta didiskulifikasi panitia. Sebaiknya berdayakan qori lokal.

Sebagai pembina Majelis Taklim (MT) di daerah, Kasi Bimas Islam juga diharapkan agar proaktif dalam mendata MT dan berkoordinasi dengan Pemda terkait bansos. Karena MT ini merupakan pendidikan non formal yang termaktub dalam UU No.20 Tahun 2003. Jadi berhak memperoleh bantuan dan pembinaan dari pemerintah. (Ispur)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.825846 detik
Diakses dari alamat : 10.1.7.64
Jumlah pengunjung: 615066
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.