Kamis, 1 November 2012 –
Kakanwil Kemenag Konsultasikan Sertifikasi Guru ke Dirjen Perbendaharaan

Palangkaraya (Humas) Guna menyamakan persepsi pembayaran sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalteng, Kakanwil Kemenag Kalteng, Drs. H, Djawahir Tanthowi, MM didampinggi Pgs Kabag TU, H. Abdul Rahman, MPd, Kasi Ketenagaan dan Kesiswaan, Abdul Hadi, SAg serta Bendahara, Taufik Rahman, SH mendatangi Kanwil Dirjen Perbendaharan Provinsi Kalteng di Jl Tjilik Riwut Palangkaraya, Rabu (31/10).Kedatangan Kakanwil Kemenag Kalteng tersebut disambut hangat Kakanwil Dirjen Perbendaharaan, Djoko Wihantoro beserta beberapa pejabat di instansi itu.“Selain silaturahmi, kedatangan kami untuk konsultasi beberapa persoalan terkait anggaran diantaranya persoalan pembayaran sertifikasi guru agar kami tidak keliru dalam mencairkan dana,” ucap Kakanwil Kemenag, H Djawahir.Diungkapkannya ada beberapa persoalan terkait pencairan sertifikasi guru di lingkungan Kemenag yang perlu mendapat kejelasan sebab sesuai KMA No 73 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama, sertifikasi guru dapat dicairkan sesuai TMT sertifikat dan mendapatkan NRG, sementara menurut PMK No 164 tahun 2010, pencairan sertifikasi guru dibayarkan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah memiliki Nomor Register Guru (NRG) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional.“Jadi ada dua pemahaman, pertama sesuai KMA sertifikasi dibayarkan sesuai TMT Sertifikat setelah mendapatkan NRG sementara aturan PMK dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah mendapatkan NRG, sehingga jika NRG keluar tahun 2012 maka baru dibayarkan Januari 2013,” ucap Kakanwil Kemenag.Selain itu lanjut Kakanwil Kemenag, aturan terbaru bahwa NRG yang dikeluarkan Kementerian Agama tidak berlaku sehingga pembayaran sertifikasi baru bisa dilakukan setelah guru yang bersangkutan mendapatkan NRG dari Kementerian Pendidikan Nasional.“Persoalannya bagaimana dana sertifikasi yang sudah terlanjur dicairkan kepada guru-guru yang mendapatkan NRG dari Kemenag,” tambahnya.Selain persoalan sertifikasi, Kakanwil Kemenag dan rombongan juga mengkonsultasikan persoalan pagu minus, dimana ada satker yang kekuarangan anggaran, namun disisi lain juga ada kelebihan.Menanggapi hal itu, Kakanwil Dirjen Anggaran, Djoko Wihantoro meminta agar pencairan sertifikasi guru tetap mengacu pada PMK No 164 tahun 2010, sehingga bagi guru-guru yang sudah terlanjur dicairkan dana sertifikasinya sementara yang bersangkutan hanya mendapatkan NRG dari Kemenag dihentikan.“Pada perinsipnya kita tetap harus memberikan hak-hak guru, namun harus sesuai prosedur dan aturan yang benar sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari. Karena itu lebih baik pencairan dihentikan hingga mereka (guru-guru red) mendapatkan NRG dari Kementerian Pendidikan Nasional,” ucapnya.Terkait pagu minus, Djoko Wihantoro mengusulkan agar Kemenag mengajukan revisi sehingga kelebihan anggaran disatker tertentu dapat dialihkan ke satker yang lain.“Saya minta Kemenag memberikan data valid mana-mana satker yang kekurangan anggaran dan mana yang kelebihan kemudian segera diajukan revisi,” ucapnya.Pada kesempatan itu Kakanwil Dirjen Anggaran juga mengingatkan Kanwil Kemenag terkait dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar segera disetorkan sehingga tidak menumpuk ditahun anggaran.“Saya ucapkan terimakasih kepada Kakanwil Kemenag dan rombongan, kami berharap setiap persoalan terkait anggaran segera kita diskusikan agar bisa tuntas sesuai aturan,” ucapnya. rahmat fauzi

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.061143 detik
Diakses dari alamat : 10.1.7.64
Jumlah pengunjung: 568391
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.